Visa Haji Furoda Tak Terbit, BP Haji Imbau Calon Jemaah Waspadai Penipuan

JAKARTA – Ribuan calon jemaah haji Indonesia yang berharap berangkat melalui jalur haji furoda harus menunda niat suci mereka. Hingga menjelang musim haji, visa furoda yang merupakan visa non-kuota dari Pemerintah Arab Saudi belum juga diterbitkan.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa penerbitan visa furoda sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. “Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota seperti furoda tidak akan keluar,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan keputusan ini diambil untuk menertibkan pelaksanaan ibadah haji agar lebih baik dan tertib.

BP Haji mengimbau calon jemaah dan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran yang mengatasnamakan visa furoda. Dahnil mengingatkan agar tidak tertipu oleh janji-janji penerbitan visa menjelang puncak haji, karena sudah dipastikan Kerajaan Saudi tidak akan mengeluarkan visa tersebut tahun ini.

Menteri Luar Negeri Indonesia juga menegaskan bahwa keputusan penerbitan visa furoda tetap berada di tangan otoritas Saudi. “Tanya ke Pemerintahan Saudi dong. Dia yang keluarin visanya,” katanya saat dimintai keterangan.

Sementara itu, Sarikat Penyelenggaraan Haji Umroh Indonesia (Sapuhi) menyatakan bahwa jemaah haji furoda yang gagal berangkat tahun ini akan mendapatkan pengembalian dana penuh (full refund). Ketua Umum Sapuhi menjelaskan bahwa para jemaah dapat memilih pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke haji khusus pada musim haji berikutnya. “Ada tiga cara untuk memberikan konsekuensi kepada jemaah yang tidak berangkat haji mujamalah atau furoda tahun ini, yaitu di-refund full atau dikonversi ke haji khusus,” jelasnya.

DPR RI mendorong adanya pengakuan hukum dan perlindungan yang jelas terhadap jemaah pemegang visa non-kuota agar kejadian serupa tidak berulang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR menekankan pentingnya regulasi yang mengatur berbagai jenis visa haji, termasuk visa non-kuota, untuk memberikan kepastian hukum bagi jemaah dan penyelenggara.

BP Haji mengingatkan seluruh calon jemaah untuk selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak jelas. Penting bagi masyarakat memastikan penyelenggara haji memiliki izin resmi dan mengikuti prosedur pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus berkomunikasi dengan otoritas Saudi untuk memastikan kelancaran ibadah haji dan melindungi hak-hak jemaah Indonesia.

Penguatan Nilai Keagamaan dan Pendidikan Karakter Jadi Fokus Pesantren di Era Digital

Jakarta-walisongo.net – Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren di Indonesia terus berinovasi dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan pendidikan karakter bagi generasi muda.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyatakan bahwa lebih dari 80% pesantren di Indonesia kini telah mengintegrasikan kurikulum digital berbasis nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran.

“Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga pusat pendidikan karakter yang mampu membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era digital,” ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren, Dr. H. Ahmad Kholili, dalam seminar nasional bertajuk “Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan di Era Modern”, Kamis (29/5).

Pesantren-pesantren besar seperti Ponpes Tebuireng, Gontor, dan Lirboyo telah menerapkan metode hybrid learning yang menggabungkan kitab kuning klasik dengan teknologi pembelajaran digital. Selain itu, pesantren juga aktif mengadakan pelatihan media dakwah digital bagi para santri agar mampu berdakwah secara kreatif di platform seperti YouTube, Instagram, dan podcast.

Di sisi lain, tokoh pendidikan Islam, KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), mengingatkan agar transformasi teknologi tidak mengikis ruh keikhlasan dan akhlakul karimah dalam pendidikan pesantren.

“Teknologi itu alat. Yang utama adalah ruh dari pendidikan itu sendiri: menanamkan keikhlasan, kebijaksanaan, dan cinta kepada sesama,” ujar beliau dalam pernyataannya di Rembang.

Langkah ini pun disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan orang tua santri. Mereka menilai, pendidikan berbasis nilai agama yang dikombinasikan dengan teknologi modern dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Dengan semakin kokohnya sinergi antara keagamaan dan pendidikan, diharapkan pesantren Indonesia tetap menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan dunia.

Ketua Umum Jam’iyyah Walisongo Nusantara: “Kami Takkan Diam Saat Palestina Dibantai!”

Parung, Bogor — Dunia kembali diguncang oleh tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina. Serangan udara intensif di Jalur Gaza yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan, memicu kemarahan publik dan aksi solidaritas global. Di tengah kepedihan itu, Ketua Jam’iyyah Walisongo Nusantara, Abuya KH. M. Munawwir Al-Qosimi, menyuarakan sikap tegas.

“Kami, para pewaris dakwah Walisongo, tidak akan tinggal diam saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai secara terang-terangan. Ini bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi amanah keimanan dan ukhuwah Islamiyah,” tegas Abuya Munawwir dalam pernyataan resminya di Pesantren Sunan Drajat al-Qosimiyyah, Parung, Bogor, Jumat (30/5).

Kecaman terhadap genosida di Gaza semakin nyaring setelah Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menangis di tengah sidang Dewan Keamanan. Ia menggambarkan “horor yang tak tertahankan” yang dialami rakyat Palestina akibat blokade dan agresi Israel. “Bagaimana bisa dunia melihat ini semua dan tetap diam?” ucapnya, dengan suara bergetar.

Di Spanyol, para aktivis memulai mogok makan tanpa batas waktu. Mereka menuntut pemerintah Spanyol menghentikan ekspor senjata ke Israel dan segera mengakui negara Palestina secara penuh.

Solidaritas Umat Islam Indonesia

Dari Indonesia, kecaman terhadap tindakan biadab Israel juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Aksi doa bersama, penggalangan dana, hingga kampanye boikot produk pro-Israel terus digaungkan.

Namun, Indonesia juga diguncang oleh insiden kontroversial: video viral siswi SMPN 216 Jakarta yang mengejek anak-anak Palestina di media sosial. Ketua Jam’iyyah Walisongo Nusantara pun menanggapi tegas:

“Mereka masih muda. Tapi kita wajib mendidik mereka dengan cinta dan empati. Ini tamparan keras bagi dunia pendidikan dan keluarga. Tanpa nilai-nilai ruhaniyah, generasi kita akan kehilangan arah,” ujar Abuya Munawwir, yang juga dikenal sebagai pendidik lintas negara.

Pesan Walisongo: Bantu Palestina dengan Harta dan Doa

Dalam khutbahnya, Abuya juga mengajak seluruh santri, wali santri, dan umat Islam:

“Bantulah Palestina dengan hartamu, dengan doamu, dengan air matamu. Kalau kamu tak bisa membantu dengan tenaga, maka setidaknya hatimu jangan pernah netral. Karena netralitas di saat kezhaliman adalah pengkhianatan.”

Jam’iyyah Walisongo Nusantara juga membuka program khusus penggalangan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk rakyat Palestina melalui unit filantropi BMW (Baitul Mal Walisongo).

Isu Palestina bukan sekadar konflik geopolitik. Ia adalah cermin kemanusiaan, ujian iman, dan panggilan sejarah. Di saat dunia ragu, Jam’iyyah Walisongo Nusantara, JAWARA berdiri tegak di garis depan perjuangan moral.

Ribuan Calon Jemaah Gagal Berangkat, Haji Furoda 2025 Batal Karena Visa Tidak Terbit

Jakarta, Walisongo.net – Ribuan calon jemaah haji Indonesia yang mendaftar melalui jalur Haji Furoda terpaksa menelan kekecewaan mendalam. Pemerintah Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa mujamalah atau undangan pribadi untuk musim haji 1446 H/2025 M, yang menjadi dasar legal keberangkatan jalur non-kuota tersebut.

Situasi ini langsung menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam Indonesia. Banyak calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah, kini terancam tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini.

Apa Itu Haji Furoda dan Mengapa Populer?

Haji Furoda adalah jalur berhaji tanpa antrean panjang yang menggunakan visa mujamalah langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Jalur ini sering menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berhaji lebih cepat daripada jalur reguler yang bisa mengantre hingga puluhan tahun di beberapa daerah.

Meski secara hukum internasional visa ini sah dan legal, Haji Furoda tidak berada di bawah tanggung jawab resmi Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, kontrol dan perlindungan terhadap jemaah Furoda menjadi lebih lemah dibanding haji reguler atau haji khusus.

Dikonfirmasi: Tidak Ada Visa Mujamalah untuk 2025

Ketua Umum AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia), Firman M Nur, menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi resmi dari otoritas Arab Saudi bahwa visa mujamalah tahun ini tidak diterbitkan.

“Kami telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah, serta Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah. Informasi yang kami terima jelas: tidak ada visa Furoda tahun ini,” tegas Firman dalam keterangan resminya.

Kerugian Miliaran, Travel Haji Terdampak

Akibat keputusan ini, sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sudah menyiapkan keberangkatan Haji Furoda mengalami kerugian besar. Banyak dari mereka telah membayar uang muka layanan masa’ir (Arafah, Muzdalifah, Mina), memesan tiket pesawat dan hotel, hingga mengurus logistik keberangkatan.

Salah satu penyelenggara menyebut bahwa kerugian perusahaannya mencapai lebih dari Rp3 miliar. “Semua sudah kami siapkan. Tiba-tiba kabar resmi datang bahwa visa tak akan keluar. Kami terpukul, apalagi harus menjelaskan kepada ratusan jemaah yang menaruh harapan besar,” ujarnya.

Penipuan Mengintai: Banyak Jemaah Jadi Korban

Masalah Haji Furoda tak hanya berhenti pada pembatalan visa. Sejumlah kasus penipuan berkedok Haji Furoda juga mencuat. Salah satu kasus besar ditangani Polda Metro Jaya, di mana seorang pemilik biro travel menjanjikan fasilitas mewah dan VIP untuk jemaah Furoda, namun yang terjadi justru jemaah terlantar dan hidup layaknya backpacker.

“Saya dijanjikan hotel bintang lima, bus eksklusif, makanan enak. Tapi di sana saya tidur di trotoar, kelaparan, dan bahkan kehilangan rombongan,” ujar MA, salah satu korban yang mengalami kerugian lebih dari Rp250 juta.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming berangkat haji cepat dengan biaya mahal namun tanpa jaminan keamanan dan kepastian legalitas.

Imbauan: Gunakan Jalur Resmi, Hindari Haji Spekulatif

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi, baik itu haji reguler maupun haji khusus. Keduanya memiliki kepastian legalitas, perlindungan hukum, serta koordinasi langsung dengan otoritas Arab Saudi.

“Kami sangat menyarankan agar masyarakat tidak tergiur jalur Furoda, apalagi dari travel yang tidak memiliki izin resmi. Utamakan keselamatan, kepastian ibadah, dan ketenangan hati dalam beribadah,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief.

AMPHURI dan organisasi travel haji lainnya juga menyerukan agar jemaah yang telah membayar untuk Haji Furoda segera meminta klarifikasi resmi kepada penyelenggara masing-masing. Jika perlu, langkah hukum bisa ditempuh untuk menuntut ganti rugi.

Catatan Redaksi Walisongo.net:

Fenomena Haji Furoda menjadi cermin bahwa niat ibadah yang tulus perlu diiringi dengan kehati-hatian dalam memilih jalur keberangkatan. Islam mengajarkan bahwa amal yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar dan sah. Jangan sampai keinginan untuk menyegerakan ibadah justru membawa kerugian dan kesedihan yang mendalam.

Kami mengajak umat Islam untuk memperbanyak istighfar, tawakal kepada Allah SWT, dan terus berikhtiar dalam jalur yang benar. Haji adalah panggilan Allah, dan siapa yang dikehendaki-Nya akan sampai pada waktunya.