Tim Redaksi Walisongo, Selasa, 3 Juni 2025 13:48 WIB

Pada Minggu, 1 Juni 2025, insiden tragis terjadi di dekat pusat distribusi bantuan di Rafah, Gaza, yang mengakibatkan tewasnya 31 warga Palestina dan melukai lebih dari 170 orang. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, korban tewas dan luka-luka terjadi akibat tembakan yang dilepaskan saat warga berkumpul untuk menerima bantuan makanan.

Militer Israel (IDF) membantah keterlibatan dalam penembakan tersebut. Mereka merilis rekaman drone yang menunjukkan individu bersenjata menembaki kerumunan warga sipil, dan menuduh Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. IDF menyatakan bahwa pasukannya tidak melepaskan tembakan ke arah warga sipil di lokasi kejadian.

Seorang pejabat militer Israel, yang tidak disebutkan namanya, mengakui bahwa pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan ke arah individu yang dianggap mencurigakan mendekati posisi mereka, namun menegaskan bahwa tidak ada tembakan langsung ke arah kerumunan.

Sementara itu, saksi mata di lokasi kejadian melaporkan bahwa tembakan berasal dari arah posisi militer Israel, sekitar satu kilometer dari pusat distribusi bantuan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melaporkan bahwa rumah sakit lapangan mereka di Rafah menerima 179 korban luka, termasuk anak-anak dan perempuan, dengan luka akibat tembakan dan serpihan.

GHF membantah adanya insiden penembakan di pusat distribusi mereka dan merilis rekaman yang menunjukkan situasi aman selama distribusi bantuan. Namun, keaslian rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Insiden ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Gaza, di tengah blokade yang berlangsung sejak Maret 2025 dan ancaman kelaparan yang meluas. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 54.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik meningkat pada Oktober 2023.

Upaya gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar masih menemui jalan buntu, dengan Hamas meminta perubahan pada proposal yang diajukan, sementara Israel menolak permintaan tersebut.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang mendalam dan menyoroti urgensi penyelesaian konflik serta perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.