Tim Redaksi Walisongo, Senin, 25 Mei 2026 09:21 WIB

Nahdlatul Ulama (NU) selama satu abad lebih berdiri bukan sekadar sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, melainkan sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara yang damai, moderat, dan berakar kuat di tengah masyarakat. NU tumbuh dari rahim visi-misi Walisongo, dibesarkan oleh para kiai Pesantren dan kiai kampung, dan hidup bersama denyut rakyat kecil.

Karena itu, setiap muktamar NU tidak pernah hanya dimaknai sebagai agenda rutin organisasi. Muktamar selalu menjadi arena menentukan arah sejarah. Di dalamnya ada pergulatan gagasan, perebutan pengaruh, sekaligus penentuan wajah NU untuk masa depan.

Muktamar NU ke-35 mendatang menjadi sangat penting karena berlangsung di tengah perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang begitu cepat. NU kini menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga identitas aslinya sebagai organisasi yang melanjutkan perjuangan walisongo, ulama dan umat, sekaligus tetap relevan di era digital, politik identitas, dan arus globalisasi agama.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah NU akan semakin kembali kepada khitah perjuangan Walisongo yang membumi dan berorientasi pada kemaslahatan umat, atau justru bergerak menuju pola keberagamaan yang lebih simbolik, elitis, dan berpusat pada identitas keturunan Ba’alawi?

Walisongo dan Fondasi Peradaban Islam Nusantara

Sulit membicarakan NU tanpa membicarakan Walisongo. Sebab secara kultural dan spiritual, NU merupakan salah satu mata rantai panjang dari tradisi dakwah Walisongo di Nusantara. Dibuktikan dengan adanya bintang sembilan di logonya

Para wali tidak menyebarkan Islam melalui kekerasan, penghinaan budaya lokal, atau klaim kesucian kelompok tertentu. Mereka membangun peradaban dengan pendekatan ilmu, akhlak, seni, perdagangan, pendidikan, dan keteladanan hidup.

Dakwah Sunan Amepl misalnya, menunjukkan bagaimana Islam hadir dengan merangkul budaya masyarakat. Sunan Ampel membangun pusat pendidikan dan kaderisasi ulama. Sunan Giri memperkuat jaringan pendidikan dan ekonomi umat. Sunan Drajat mengembangkan gerakan filantropis. Semua bergerak dengan visi besar: menjadikan Islam sebagai rahmat bagi masyarakat Nusantara.

Model dakwah seperti inilah yang kemudian diwarisi oleh pesantren-pesantren tradisional dan akhirnya menjadi fondasi lahirnya NU.

NU lahir bukan dari semangat aristokrasi agama, melainkan dari perjuangan para ulama pesantren yang hidup sederhana namun memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh moral yang besar di tengah masyarakat.

Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mendirikan NU bukan untuk membangun kelompok eksklusif berbasis keturunan, melainkan untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dalam bingkai dakwah walisongo; mempertahankan tradisi keilmuan pesantren, serta melindungi umat dari perpecahan.

Karena itu, ruh utama NU sesungguhnya adalah ilmu, akhlak, sanad keilmuan, dan pengabdian sosial.

Tantangan Baru: Simbolisme dan Politik Identitas

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik keagamaan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Media sosial mempercepat munculnya figur-figur agama populer, sekaligus melahirkan budaya pengidolaan yang kadang berlebihan.

Di tengah situasi itu, sebagian umat mulai terjebak pada simbolisme identitas, termasuk dalam soal nasab atau garis keturunan. Sebagian orang diposisikan seolah otomatis lebih tinggi otoritas keagamaannya hanya karena faktor keturunan Ba’alawi.

Sunan Ampel dalam dakwahnya menentang keras adannya “Kasta”. Beliau menegaskan, ” Sopo sing gumugung karo nasab, ilang barokahe (barangsiapa yang menyombongkan nasab, hilang barokahnya).

Islam tidak mengenal kasta keagamaan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukan ditentukan oleh nasab, warna kulit, atau asal suku, tetapi oleh ketakwaannya.

Tradisi pesantren Nusantara sebenarnya sangat matang dalam persoalan ini. Para ulama pesantren sejak dahulu menghormati dzurriyah Nabi dengan penuh adab. Namun penghormatan itu tidak pernah berubah menjadi kultus yang membungkam kritik atau menempatkan seseorang di atas ukuran ilmu dan akhlak.

NU perlu menjaga keseimbangan ini. Sebab jika organisasi terlalu terseret dalam arus simbolisme identitas dan elitisme sosial, maka NU berisiko kehilangan karakter dasarnya sebagai organisasi rakyat dan pesantren.

Khitah NU: Jalan Tengah yang Membumi

NU memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan kebangsaan. Dalam sejarahnya, NU selalu berusaha mengambil jalan tengah.

NU menerima budaya lokal tanpa kehilangan prinsip syariat. NU menjaga tradisi tanpa anti terhadap modernitas. NU mencintai ulama tanpa berubah menjadi feodalisme keagamaan.

Inilah yang membuat NU bertahan hingga lebih dari satu abad.

Khitah NU sesungguhnya sangat jelas: memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, membangun pendidikan umat, memperkuat akhlak masyarakat, menjaga persatuan bangsa, dan menghadirkan kemaslahatan sosial.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 mendatang semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kembali agenda-agenda besar umat.

NU perlu lebih fokus membangun kemandirian ekonomi pesantren, memperkuat kualitas pendidikan, mencetak kader ulama muda yang mendalam ilmunya, serta meningkatkan literasi digital warga nahdliyin agar tidak mudah terjebak provokasi media sosial.

Di saat yang sama, NU juga perlu memperkuat perannya dalam menjaga persatuan nasional. Di tengah polarisasi politik dan meningkatnya intoleransi di berbagai tempat, NU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjadi peneduh bangsa.

Menjaga NU Tetap Menjadi Organisasi Umat

Kekuatan terbesar NU selama ini adalah kedekatannya dengan rakyat. NU hidup di desa-desa, pesantren kecil, mushala kampung, dan majelis taklim sederhana.

Para kiai dihormati karena kedalaman ilmu dan keteladanan hidupnya. Banyak kiai NU yang hidup sederhana tetapi memiliki pengaruh moral luar biasa karena keberpihakannya kepada umat.

Tradisi inilah yang harus dijaga.

NU tidak boleh berubah menjadi organisasi yang terlalu sibuk dengan simbol-simbol elit dan perebutan pengaruh kelompok tertentu. Sebab ketika NU mulai menjauh dari akar rumputnya, saat itulah ruh perjuangan organisasi mulai melemah.

NU harus tetap menjadi rumah besar umat Islam Indonesia yang terbuka, inklusif, dan membumi.

Masyarakat saat ini membutuhkan NU yang hadir menjawab persoalan nyata: pendidikan mahal, kemiskinan, kerusakan moral generasi muda, krisis keteladanan, hingga ancaman perpecahan sosial akibat politik identitas.

NU juga dituntut mampu melahirkan ulama-ulama yang kuat dalam ilmu agama sekaligus mampu memahami perubahan zaman.

Tantangan dakwah hari ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Anak-anak muda hidup dalam arus digital tanpa batas. Informasi agama tersebar tanpa filter. Otoritas keilmuan sering kalah oleh popularitas media sosial.

Karena itu, NU perlu memperkuat kembali tradisi intelektual pesantren dan membangun ekosistem dakwah yang lebih cerdas, modern, tetapi tetap berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.

Muktamar dan Pertaruhan Masa Depan NU

Muktamar NU ke-35 mendatang pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua umum atau bagaimana konfigurasi politik organisasi terbentuk. Yang jauh lebih penting adalah arah ideologis dan kultural NU ke depan.

Apakah NU akan semakin meneguhkan dirinya sebagai pewaris dakwah Walisongo yang santun, inklusif, dan membangun peradaban?

Ataukah NU justru bergerak ke khittah ba’alawi tanpa kritis?

Pertanyaan ini penting dijawab karena NU bukan organisasi kecil. Arah NU sangat berpengaruh terhadap wajah Islam Indonesia.

Jika NU tetap kokoh di jalan Walisongo, maka Indonesia akan terus memiliki benteng Islam moderat yang kuat. Namun jika NU kehilangan ruh khitahnya dan terlalu larut dalam simbolisme kelompok baalawi, maka NU perlahan dapat kehilangan daya moralnya di tengah masyarakat.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum konsolidasi besar untuk mengembalikan orientasi perjuangan NU kepada ilmu, akhlak, pengabdian sosial, dan persatuan umat.

NU harus terus berdiri sebagai kekuatan moral bangsa, bukan sekadar arena perebutan pengaruh.

Sebab pada akhirnya, kebesaran NU tidak ditentukan oleh siapa yang paling tinggi nasabnya, tetapi oleh siapa yang paling besar manfaatnya bagi umat, bangsa, dan peradaban.