Tim Redaksi Walisongo, Sabtu, 7 Juni 2025 10:47 WIB

Bogor, Walisongo.net – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis, yang juga mencakup sekolah swasta, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat pendidikan nasional. Jam’iyyah Walisongo Nusantara (Jawara) melalui Ketua Umumnya, Buya Munawwir al-Qosimi, memberikan pandangan tegasnya, menekankan pentingnya putusan ini diimplementasikan dengan memperhatikan realitas di lapangan dan keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, terutama madrasah yang menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan di Indonesia.

Buya Munawwir al-Qosimi menyatakan bahwa semangat putusan MK untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan bebas diskriminasi patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak latah dalam menerjemahkan putusan tersebut sehingga justru mematikan inisiatif dan kemandirian sekolah swasta dan pesantren

“Keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas itu sejatinya adalah respons terhadap ketimpangan akses pendidikan. Namun, negara harus bertindak bijak. Jangan sampai niat baik ini justru membonsai sekolah-sekolah swasta yang selama ini telah banyak berkontribusi, khususnya madrasah-madrasah yang didirikan oleh masyarakat dengan semangat pengabdian,” ujar Buya Munawwir di kantor Jawara Pusat, Kamis (5/6/2025).

Menurut Buya Munawwir, banyak sekolah swasta, termasuk madrasah, selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menampung siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama di daerah-daerah yang minim sekolah negeri. “Mereka beroperasi dengan kemandirian dan inovasi. Jika tiba-tiba kebijakan ini langsung diterapkan tanpa dukungan anggaran penuh dan skema yang jelas, justru akan sangat kontraproduktif,” tegasnya.

Sikap Muhammadiyah: Kritik Keras dan Kekhawatiran Kontraproduktif

Senada dengan Buya Munawwir, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyuarakan kekhawatirannya. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai bahwa karakter sekolah-sekolah swasta yang ingin terus mengembangkan diri dengan cepat dan tidak terjebak birokrasi harus dipahami pemerintah.

“Implementasi dari putusan MK (yang menggratiskan sekolah swasta) itu perlu dicermati seksama, yang berpijak pada realitas dan dunia pendidikan di Tanah Air,” kata Haedar di Yogyakarta, Selasa (4/6/2025), seperti dikutip dari Tempo.co.

Haedar khawatir, jika kebijakan menghentikan pengelolaan anggaran secara mandiri itu langsung diterapkan dan ternyata salah langkah, risikonya berat. “Mematikan sekolah swasta sama saja mematikan pendidikan nasional, kecuali negara mau bertanggung jawab sepenuhnya dan seutuhnya untuk (menanggung biaya operasional) seluruh lembaga pendidikan termasuk swasta, oke saja,” tegasnya.

Muhammadiyah bahkan secara lugas menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan sekolah swasta gratis tersebut. Haedar mengusulkan agar negara mengkoneksikan sekolah swasta dengan sekolah negeri, namun tetap memberi keleluasaan bagi sekolah swasta untuk menghimpun anggaran demi menjalankan tugasnya.

ISNU Jatim: Negara Wajib Hadir, Jangan Abaikan Sekolah Swasta

Kekhawatiran serupa juga datang dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur. Plt. Ketua PW ISNU Jatim, Prof. M. Afif Hasbullah, menyoroti implikasi putusan MK pada praktik faktual di lapangan. Ia menegaskan bahwa meskipun putusan MK mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis, banyak sekolah swasta, khususnya yang berbasis masyarakat dan berbadan hukum keagamaan seperti lembaga pendidikan di lingkungan NU, masih terabaikan.

“Putusan MK tidak melarang sekolah swasta menarik biaya, tapi negara wajib memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat akses pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Sayangnya, ini belum terlihat dalam kebijakan teknis,” ujar Prof. Afif, seperti dilansir NU Online Jakarta.

Ia mengusulkan perluasan sekolah rakyat dan regulasi yang lebih implementatif terkait kewajiban pemerintah pusat/daerah untuk menanggung biaya pendidikan dasar. “Jangan sampai negara hadir hanya untuk mengatur, tapi absen saat masyarakat butuh dukungan. Ini bukan soal swasta atau negeri, tapi soal masa depan anak-anak bangsa,” pungkas Prof. Afif.

MK: Kebijakan Afirmatif dan Keadilan Akses Pendidikan

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Selasa (27/5/2025) menyatakan bahwa “norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Hal ini mencakup pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).”

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa putusan ini muncul sebagai respons terhadap persoalan ketimpangan akses pendidikan. “Untuk menjamin hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan skema pembiayaan tertentu, terutama di wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri,” jelasnya.

MK juga mengakui bahwa dalam kondisi fiskal negara yang masih terbatas, tidak rasional jika seluruh sekolah swasta dilarang memungut biaya tanpa disertai dukungan anggaran penuh dari pemerintah. Namun, sekolah swasta tetap harus memberikan akses kepada peserta didik melalui skema kemudahan pembiayaan.

Buya Munawwir: Perlu Dialog Komprehensif dan Kebijakan Berbasis Data

Menyikapi kompleksitas ini, Buya Munawwir al-Qosimi mendesak pemerintah untuk segera melakukan dialog komprehensif dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti Jawara, Muhammadiyah, dan NU, serta asosiasi sekolah swasta. “Perlu ada kebijakan turunan yang jelas dan berbasis data, bukan hanya tafsir tunggal yang berpotensi menimbulkan chaos di lapangan,” tegasnya.

Buya Munawwir menambahkan, Jawara siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan skema yang adil dan berkelanjutan, sehingga putusan MK ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mematikan semangat dan kontribusi sekolah-sekolah swasta yang telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir secara penuh, namun dengan cara yang tidak mematikan inisiatif dan kemandirian yang telah terbangun selama ini. Kami berharap putusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusantara,” tutup Buya Munawwir.